Diduga Sarat Kepentingan, Bacalon Ketua Golkar Pidie Pertanyakan Integritas Panitia Musda Gokar Pidie

Target Investigasi 

PIDIE - Suasana politik di Kabupaten Pidie mulai menghangat. Hal ini bukan dipicu oleh cuaca ekstrem apalagi pengaruh anomali cuaca. Ternyata bersebab akan berlangsungnya Musda Partai Golkar Pidie. Isu yang berkembang, Musda Partai Golkar Pidie disinyalir sarat segelintir pihak. Mulai dari aturan hingga susunan panitia, menilai kelayakan calon tertentu. 

Ketua Bakal Calon, Muhammad Junaidi, secara tegas membantah narasi yang beredar bahwa hanya satu kandidat yang memenuhi syarat dan proses penjaringan telah ditutup. Junaidi menilai ada kejanggalan dalam mekanisme yang diterapkan oleh Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah.

Dalam keterangannya kepada media, Junaidi mengklarifikasi kronologi saat ia hendak mendaftarkan dirinya. Ia menyayangkan sikap panitia yang dinilai terlalu kaku dan tidak memberikan toleransi ruang waktu, padahal ia mengaku hanya menunda beberapa menit dari jadwal yang ditentukan.

"Kami sudah sampaikan bahwa kemarin pendaftaran dibuka untuk memberikan kesempatan kepada kader. Jika memang terjadi aklamasi, mengapa pendaftaran dibuka? Lazimnya di Golkar, bakal pendaftaran calon itu dilakukan di dalam forum Musda, bukan ditutup ketat sebelum forum dimulai seperti ini," ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi membeberkan fakta di lapangan terkait penolakan berkas pencalonannya. Menurutnya, keterlambatan yang terjadi sangat minim dan seharusnya masih dalam batas kewajaran toleransi organisasi.

“Kami menolak anggapan bahwa SC tidak ada pengembalian waktu. Ada toleransi, kami hanya telat 5 menit dari jadwal yang ditetapkan,” tegasnya.

Terkait kondisi ini, Junaidi dan pengemudi tidak tinggal diam. Pihaknya akan menempuh jalur partai konstitusional untuk memperjuangkan haknya sebagai kader yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Pidie.

"Kami akan memperjuangkan ini dalam forum Musda. Bahwa harus dibuka kembali pendaftaran sebagai calon," lanjut Junaidi dengan nada serius calon.

Tidak hanya soal waktu pendaftaran, Junaidi juga menyoroti legalitas personalia SC yang mengelola proses penjaringan. Ia mensinyalir adanya cacat prosedur dalam pembentukan panitia pengarah tersebut, yang berpotensi mencederai keputusan yang dihasilkan.

“Ini hal yang tidak lazim di Partai Golkar dalam agenda lima tahunan. Seakan-akan Golkar Pidie membatasi hak-hak kadernya untuk mengaktualisasi diri untuk maju sebagai calon ketua,” ungkapnya.

Junaidi menguraikan temuannya terkait komposisi pimpinan SC. Berdasarkan informasi yang ia terima, Ketua SC, Drs. Sayuti Muchtar, MM, diduga bukan merupakan pengurus aktif DPD Partai Golkar Kabupaten Pidie.

Selain itu, posisi Wakil Ketua SC, Drs. Abd. Rahman Puteh, SE, MM, juga menyampaikan karena kapasitasnya saat ini berhenti menjadi anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Pidie.

"Sehingga, menurut hemat kami, kepengurusan SC itu cacat secara prosedur organisasi. Hal ini yang akan kami pertanyakan dan luruskan dalam forum resmi partai, terlebih lagi terkonfirmasi bahwa banyak kader yang tidak dilibatkan dalam kepanitiaan musda, sehingga yang terlibat dalam kepanitiaan baik sc maupun oc adalah bko kader dari luar golkar," pungkas Junaidi.

Apabila tudingan tersebut benar adanya, maka sungguh memalukan bagi Partai Golkar terutama di daerah Pidie. Partai Golkar sebagai partai yang besar, yang bertahan paling lama di republik ini, kenyang dengan asam garam dinamika dunia politik, akan tercoreng nama nya hanya karena segelintir kepentingan panitia musda. Sungguh tak elok rasa nya, bila pohon beringin besar dibiarkan sampaipi rayap tanpa perawatan yang baik. Berawal dari sebuah dahan, rayap akan mampu menggerogoti batang hingga ke akar. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak SC Musda Golkar Pidie belum memberikan pernyataan resmi menanggapi bantahan dan tudingan cacat prosedur yang dilayangkan oleh Muhammad Junaidi.