FGD. MAPESA mengangkat tema “Benteng Alam dan Pesan Keabadian, Pahami Bencana

Target Investigasi 

BANDA ACEH – Letak makam para sultan dan ulama di Aceh ternyata tidak sekadar menjadi tempat peristirahatan terakhir. Di balik posisi makam yang berada di atas bukit, lereng hingga kawasan muara, tersimpan jejak strategi ruang, pengamanan, navigasi maritim, sekaligus kearifan menghadapi ancaman alam yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA) bersama ilmuwan lintas disiplin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (USK), serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Muraya Hotel Aceh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

FGD mengangkat tema “Benteng Alam dan Pesan Keabadian; Menelusuri Sejarah Islam dan Geospasial Era Transisi Sumatera-Pasai ke Aceh Darussalam.”

Pertanyaan mendasar yang menjadi pembicara diskusi disampaikan Drs. Nurdin AR, M.Hum.: Mengapa makam-makam sultan dan ulama justru banyak ditempatkan di atas ketinggian bukit, bahkan gunung?

Pertanyaan tersebut kemudian dibedah melalui pendekatan sejarah, epigrafi, geospasial, geologi hingga mitigasi bencana.

Direktur BNPB Nasional, Dirhamsyah, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara ahli sejarah dan ilmuwan kebumian. Menurutnya, sinergi lintas disiplin sangat penting untuk membaca sekaligus melestarikan kawasan warisan sejarah, khususnya situs makam yang berada di wilayah dataran tinggi maupun kawasan rawan bencana.

Peneliti MAPESA, Muhammad Mutawalli, Lc., Dipl., dalam forum tersebut menguraikan naskah akademik berjudul “Topografi Kesultanan dan Epigrafi Masa Transisi Sumatera-Pasai ke Aceh Darussalam: Analisis Epigrafi dan Geospasial Makam Sultan Muhammad bin Mahmud Syah di Peudada, Sultan Munawwar Syah bin Muhammad Syah Lamuri di Pante Raja, Makam Sultan di Rantau dan Makam Syaikh Abdurrauf bin 'Ali Al-Fanshuri Al-Jawi di Syiah Kuala (Studi Epigrafi Islam dan Geospasial)”.

Mutawalli menjelaskan, pembacaan sejarah Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari keterhubungan berbagai disiplin ilmu. Bahasa Arab, ilmu-ilmu keislaman, sejarah, hingga ilmu alam memiliki keterkaitan dalam mengungkap pesan yang diwariskan dari masa lalu.

Ia mengingatkan bahwa Al-Qur'an sendiri yang mendorong manusia untuk berjalan di muka bumi dan memperhatikan berbagai bukti kekuasaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Ankabut ayat 20.

Dari pendekatan geospasial, kata Mutawalli, ditemukan indikasi bahwa sejumlah posisi makam penguasa pada masa transisi abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi memiliki keterkaitan dengan karakter ruang di sekitarnya.

Makam Sultan Muhammad di Peudada, misalnya, berada pada ketinggian sekitar 27 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan tebing yang memiliki kemiringan nyaris vertikal. Sementara Makam Sultan Munawwar Syah di Pante Raja berada pada ketinggian sekitar 134,95 mdpl dan menghadap langsung ke laut.

“Pendekatan kajian geospasial tersebut mengungkap rancangan tata ruang yang sangat terencana di balik letak makam para penguasa masa transisi abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi,” ujar Mutawalli.

Menurutnya, sejumlah lokasi perbukitan, termasuk kawasan makam sultan di perbukitan Alur Manis, Tamiang, diduga memiliki fungsi lebih luas dari sekedar lokasi pemakaman.

Kawasan tersebut dapat dibaca sebagai benteng alam (benteng alam) sekaligus titik pantau navigasi maritim atau Samtu-l-'Alam (azimuth), yang memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan armada kapal.

Berbeda dengan posisi makam para sultan, makam ulama Syaikh Abdurrauf di Syiah Kuala justru berada di titik rendah, tepat di kawasan mulut muara atau muara pantai pesisir.

Menurut Mutawalli, perbedaan posisi tersebut memiliki makna simbolik sekaligus geografis. Jika kawasan tinggi menjadi titik pertahanan dan pengawasan, posisi makam ulama di gerbang muara dapat dimaknai sebagai representasi peran ulama sebagai penjaga gerbang kuburan dan otoritas syariat.

Sejarah untuk Membaca Ancaman Bencana

FGD tidak berhenti pada pembacaan sejarah. Para peserta juga menyoroti pentingnya penggunaan ilmu geospasial untuk melindungi situs sejarah dari ancaman lingkungan.

Pemetaan keruangan, kata Mutawalli, memungkinkan dilakukannya Penilaian Kerentanan Ekologis atau penilaian kerentanan ekologis terhadap situs-situs warisan sejarah.

Dengan pendekatan tersebut, ancaman terhadap situs dapat diukur secara lebih terukur, mulai dari longsor, abrasi hingga potensi tsunami.

“Data kerentanan ini, seperti ancaman longsor akibat kemiringan tebing di Peudada atau ancaman abrasi dan tsunami di muara Syiah Kuala, menjadi rujukan penting untuk merancang pelindung ekologi buatan (talud biologi),” ungkapnya.

Ia menilai, pelestarian situs sejarah tidak boleh hanya berorientasi pada benda yang tampak, seperti batu nisan atau struktur makam. Lebih jauh lagi, yang harus diselamatkan adalah lanskap sejarah, struktur ruang, dan memori perlindungan masyarakat masa lalu.

“Pelestarian warisan budaya tidak sekadar menyelamatkan fisik batu nisan, melainkan mempertahankan struktur ruang dan memori pelestarian bangsa secara berkelanjutan,” tegasnya.

FGD tersebut juga kaya akan pembelajaran lintas arsitektur, mulai dari adab dan humaniora, teknik hingga geologi.

Sejumlah sejarawan dan pegiat sejarah yang hadir antara lain Dr. Muhammad Zulhilmi, MA, Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D., Prof. Dr. Sulaiman, SH, MH, Prof. Dr. Ir. Ella Meilianda, ST, MT, IPU., Dr. Mukhlisuddin Ilyas, Dr. Dedi Alfian, Dian Agustiasari Narukaya, Fitri Zulfidar S.HI., M.Ag., Direktur Pedir Museum Masykur Syafruddin, Ketua MAPESA Mizuar Mahdi, serta jajaran pengurus inti MAPESA lainnya.

Forum tersebut pada akhirnya membuka satu kesadaran penting: situs-situs sejarah Aceh bukan hanya menyimpan cerita tentang siapa yang dimakamkan di sana, tetapi juga tentang bagaimana manusia masa lalu membaca alam, memilih ruang, membangun pertahanan, mengendalikan jalur maritim, dan meninggalkan pesan bagi generasi sesudahnya.