HARIS MUNTAHA SE, Agustin Jangan Takut Bubarkan TP3KS. Kinerja, Kewenangan, dan Penggunaan APBD Menjadi Sorotan

Target Investigasi 

SEMARANG — Haris Muntaha meminta Pemerintah Kota Semarang memunculkan keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS) secara terbuka.

Ia menyatakan evaluasi perlu mencakup kinerja, manfaat, kewenangan, serta anggaran yang dibebankan kepada APBD. Menurut Haris, evaluasi diperlukan untuk memastikan TP3KS tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau menambah beban izin.

“Kalau TP3KS memang memberikan manfaat besar bagi Kota Semarang, menunjukkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Berapa program yang berhasil dipercepat? Berapa rekomendasi yang ditindaklanjuti? Berapa anggaran yang digunakan dan apa hasilnya?” kata Haris.

Haris juga meminta pemerintah kota membuka informasi mengenai anggaran, honorarium, perjalanan dinas, laporan kinerja, dan pencapaian TP3KS kepada publik. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui dasar kebutuhan dan manfaat keberadaan tim tersebut.

Haris menyatakan, apabila hingga Oktober 2026 belum ada evaluasi dan keterbukaan yang memadai, bermaksud akan mengkonsolidasikan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi intensifikasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

Pernyataan tersebut mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk tim pendukung pembangunan, tetapi pelaksanaannya perlu disertai dasar hukum, kewenangan pembagian, pelaporan kinerja, serta pertanggungjawaban anggaran.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kota Semarang mengenai tanggapan atas permintaan evaluasi dan keterbukaan informasi tersebut.