Wantimpres Prabowo Dinilai Terlalu Gemuk, BLK Layak Ditutup Jika Generasi Muda Tak Diberi Ruang

Target Investigasi 

Banda Aceh — Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2026 menuai sorotan. Kritik tersebut disampaikan Kabid Hukum Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Ishak, S.H., yang menilai komposisi Wantimpres saat ini perlu dikaji kembali, khususnya dari sisi efisiensi anggaran negara dan regenerasi kepemimpinan.

Ishak menyebut, jumlah anggota Wantimpres yang cukup besar berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pemerintah semestinya lebih serius memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

“Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini kita melihat Wantimpres yang sangat gemuk. Tentu ini menjadi pertanyaan besar karena seluruh pembiayaan lembaga tersebut bersumber dari APBN. Di sisi lain, kita sedang berbicara mengenai efisiensi anggaran dan masa depan generasi muda,” ujar Ishak, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, faktor usia para tokoh yang menduduki posisi strategis pemerintahan juga perlu menjadi bahan evaluasi. Ishak menilai, pengalaman memang merupakan modal penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, namun regenerasi dan energi generasi muda juga tidak boleh dikesampingkan.

“Pengalaman itu penting, tetapi negara juga membutuhkan energi, gagasan baru, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta keberanian generasi muda. Jangan sampai generasi muda hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.

Ishak kemudian menyinggung keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini menjadi salah satu tempat mencetak tenaga kerja terampil. Menurutnya, pemerintah telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit untuk membekali anak-anak muda dengan keterampilan agar mampu memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Sejak Indonesia merdeka, melalui berbagai Balai Latihan Kerja, ribuan bahkan jutaan anak muda telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan. Mereka dilatih menjadi tenaga yang ahli di berbagai bidang. Tetapi kalau setelah mereka selesai dilatih justru tidak diberikan ruang untuk berkembang, lalu untuk apa kita membangun BLK?” kata Ishak.

Ia bahkan melontarkan kritik keras bahwa jika negara tidak serius memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menduduki ruang-ruang strategis, keberadaan program pelatihan kerja perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau negara terus mengatakan generasi muda adalah masa depan bangsa, maka harus dibuktikan dengan memberikan ruang. Jangan hanya melatih mereka di BLK, memberikan sertifikat dan keterampilan, tetapi ketika ada kesempatan untuk masuk dalam sistem pemerintahan, yang muncul justru orang-orang yang sudah lanjut usia,” ujarnya.

Ishak menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan para tokoh senior. Menurutnya, para senior tetap memiliki tempat penting sebagai sumber pengalaman, penasihat dan mentor bagi generasi berikutnya.

Namun, kata dia, pola regenerasi harus mulai dilakukan secara serius agar terjadi keseimbangan antara pengalaman generasi senior dengan energi serta inovasi generasi muda.

“Senior tetap kita hormati. Mereka punya pengalaman dan sejarah panjang dalam membangun bangsa. Tetapi generasi muda juga harus diberi kesempatan. Jangan sampai seluruh posisi strategis hanya berputar di kalangan orang-orang yang sama,” katanya.

Ishak berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik dan efisiensi anggaran, tetapi juga pembangunan manusia dan regenerasi kepemimpinan.

“Negara ini tidak kekurangan anak muda pintar. Yang kita persoalkan adalah ruang untuk mereka. Kalau BLK terus mencetak tenaga muda terampil tetapi negara sendiri tidak memberikan ruang kepada mereka, maka ada yang salah dalam sistem regenerasi kita,” pungkas Ishak.

Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lembaga negara, termasuk efektivitas, pembiayaan dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan masa depan Indonesia.